Perencanaan dan Formulasi Kebijakan Serta Manajemen Proyek Pembangunan

Pengertian Perencanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang artinya konsep, rancangan, atau program, dan perencanaan berarti proses, perbuatan, cara merencanakan. Selain itu, rencana dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, proses perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuantersebut.

Menurut H.B. Siswanto (2007:42) perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Menurutnya, merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumberdaya manusia (human resources), sumber daya alam (natural resources), dan sumberdaya lainnya (other resources) untuk mencapai tujuan .

George R. Terry dan Leslie W. Rue (2009:9) menyatakan bahwa planning atau perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Sementara itu, Mulyasa (2006:223) menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu bentuk dari pengambilan keputusan(decisionmaking).

Hamzah B. Uno (2008: 2) juga menyatakan perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan mengandung paling sedikit 4 unsur yaitu:
a. ada tujuan yang harus dicapai
b. ada strategi untuk mencapai tujuan
c. sumber daya yang mendukung
d. implementasi setiap keputusan
Perencanaan yang baik harus dapat menjawab enam pertanyaan yang disebut sebagai unsur-unsur perencanaan yaitu :
1. Tindakan apa yang harus dikerjakan
2. Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan
3. Dimana tindakan tersebut dilakukan
4.Kapantindakan tersebut dilakukan
5. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut
6. Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut.

Perencanaan selalu mempunyai arah yang hendak dicapai yaitu tujuan yang harus dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Strategi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan penetapan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang perencana. Penetapan sumber daya yang dapat mendukung diperlukan untuk mencapai tujuan meliputi penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, anggaran biaya dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi adalah pelaksanaan dari strategi dan penetapan sumber daya.

Perencanaan adalah suatu cara untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif untuk memperkecil kesenjangan yang ada dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan hasil proses berpikir dan pengkajian dan penyeleksian dari berbagai alternatif yang dianggap lebih memiliki nilai efektivitas dan efisiensi, yang merupakan awal dari semua proses pelaksanaan kegiatan yang bersifat rasional.

Tujuan dan Manfaat Perencanaan

Menurut Bintoro Tjokroaminoto, perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistimatis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Tujuan Perencanaan :
1. Standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanaan dengan perencanaan
2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan
3. Mengetahaui struktur organisasinya
4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan
5. Memimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif
6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan
7. Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan
8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui
9. Mengarahkan pada pencapaian tujuan
10. Menghemat biaya, tenaga dan waktu

Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain:

Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Manfaat Perencanaan

Adapun manfaat dari perencanaan yaitu Manfaat Perencanaan :

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan
2. Pemilihan sebagai alternatif terbaik
3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi
5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
6. Alat memudahakan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
7. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti

Perencanaan dalam Pembangunan

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul akibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana. Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.

Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

“Melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan”, Albert Waterston mendefinisikan perencanaan pembangunan seperti demikian.

Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan. Bahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas contohnya Prof. Jan Tinbergen mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (development policy) bukan hanya perencanaan (plans) semata.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (agent of development), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:

Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
Berisi upaya melakukan struktur perekonomian
Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
Adanya pemerataan pembangunan.

Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.
Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.
Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat.

Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi Perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama.

Proses Pembuatan Perencanaan

1. Menetapkan tugas dan tujuanAntara tugas dan tujuan tidak dapat dipisahkan, suatu rencana tidak dapat difrmulir tanpa ditetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dan tujuannya. Tugas diartikan sebagai apa yang harus dilakukan, sedang tujuan yaitu suatu atau nilai yang akan diperoleh.
2. Observasi dan analisa
Menentukan factor-faktor apa yang dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan (Observasi) bila sudah diketahui dan terkumpul, maka dilakukan analisa terhadapnya untuk ditentukan mana yang digunakan.
3. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
Faktor yang tersedia memberikan perencanaan membuat beberapa kemungkinan dalam pencapaian tujuan. Dimana kemungkinan yang telah diperoleh dapat diurut atas dasar tertentu, misalnya lamanya penyelesian, besarbya biaya yang dibutuhkan efisiensi dan efektivitas dan lain sebagainya.
4. Membuat sintesa
Sintesa yaitu alternatif yang akan dipilih dari kemungkinan-kemungkinan yang ada dengan cara mengawinkan sitesa dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kemungkinan-kemungkinan yang ada mempunyai kelemahan-kelemahan.

Pembuat Perencanaan

1. Panitia Perencanaan
Panitia ini terdiri dari beberapa unsure yang mewakili beberapa pihak, yang masing-masing membawakan misinya untuk menghasilkan suatu rencana, dengan harapan rencana yang dibuat akan lebih baik.
2. Bagian Perencanaan
Seringkali tugas perencanaan, merupakan tugas rutin dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini merupakan satu unit dalam suatu organisasi yang bertugas khusus membuat rencana. Jadi disini tidak ada unsur perwakilan yang mewakili suatu bagian dalam organisasi.
3. Tenaga Staf
Pada sebuah organisasi atau perusahaan ada dua kelompok fungsional yaitu :
– Pelaksana, tidak disamakan dengan pimpinan yaitu kelompok yang langsung menangani pekerjaan
– Staf (pemikir) yaitu kelompok yang tidak secara langsung menghasilkan barang atau produk perusahaan, tugasnya menganalisa fakta-fakta untuk kemudian merencanakan sesuatu guna.

Bentuk Perencanaan

1. Recana Global (Global Plan)
Analisa penyusunan recana global terdiri atas:
– Strenght yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan
– Weaknesses, memperhatikan kelemahan yang dimiliki organisasi yang bersangkutan.
– Opportunity yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi
– Treath yaitu tekanan dan hambatan yang dihadapi organisasi
2. Rencana Stategik (Strategic Plan)
Bagian dari rencana global yang lebih terperinci. Dimana dengan menyusun kerangka kerja yang akan dilakukan untuk mencapai rencana global, dimensi waktunya adalang jangka panjang. Dalam pencapaiannya dilakukan dengan system prioritas. Mana yang akan dicapai terlebih dahulu.
Merupakan proses prencanaan jangka panjang yang tersusun dan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Tiga alasan penggunaan perencanaan strategic ini yaitu :
1. Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya yang akan dilakukan
2. Mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Titik permulaan pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan organisasi.
3. Rencana Operasional ( Operational Plan )
Rencana ini meliputi perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan operasional dan bersifat jangka pendek.
– Rencana sekali pakai ( single use plan ) yaitu kegiatan yang tidak digunakan lagi setelah tercapainya tujuan dan ini sifatnya lebih terperinci hanya sekali pakai, misalnya rencana pembelian dan pemasangan mesin komputer dalam suatu perusahaan.
– Rencana Tetap ( Standing Plan ) yaitu berupa pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan-penanganan situasi yang dapat diperkirakan terlebih dahulu dan akan terjadi berulang-ulang.

Implementasi Perencanaan

Perencanaan sebagai analisis kebijakan

Didasari oleh logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, ekonomi neoklasik dan teknologi informasi.
Tujuannya adalah untuk membantu pengambil keputusan untuk memahami konsekuensi dari alternatif2 keputusannya.
Perencana sebagai analis/teknokrat
Msyarakat sebagai obyek dari rekayasa pemerintahan

Perencanaan sebagai pembelajaran sosial

Ide dasarnya adalah merubah kedudukan masyarakat dari obyek menjadi subyek pembangunan
Berawal dari kritik dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan bukan building block untuk rekonstruksi sosial. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan disempurnakan melalui praktek
Dilakukan dengan dialog antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan
Penekanan pembelajaran sosial adalah pada proses dialogis, relasi non hirarkis, komitmen pelaksanaan eksperimen sosial, toleransi terhadap perbedaan dan mengutamakan transaksi sosial

Perencanaan sebagai Perubahan Sosial

Pelembagaan praktek perencanaan à peran negara dominan à menempatkan perencanaan merupakan bagian dari aparatur pemerintah
Penekanan pada upaya penemuan cara paling efektif bagi negara dalam perencanaan
Perencana sebagai teknokrat à perencana harus mendengarkan suara masyarakat tetapi tidak harus memperhatikannya.
Perubahan sosial dipengaruhi oleh tradisi pemikiran positivisme dari pada penekanan terhadap keterlibatan aktor sosial dalam proses perencanaan
Tradisi ini bersifat top down, karena masyarakat dianggap masih belum mempunyai kompetensi perencanaan

Perencanaan sebagai mobilisasi sosial

Merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan
Penekanan kepada emansipasi kemanusiaan terhadap penindasan sosial
Tipe perencanaan ini akan selalu berhadapan dengan segala kekuatan penindas, baik yang terstruktur (birokrat) maupun yang kecil (preman)
Prinsip tipe ini adalah kebebasan merupakan hak individu yang dibatasi oleh kebebasan individu lainnya.
Perencanaan ini disebut pula sebagai perencanaan yang radikal
Peran perencana sebagai fasilitator atau penasehat masyarakat dan tidak membuat jarak dengan masyarakat

Apa itu Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan public secara keseluruhan. Oleh karenanya, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang.
Menurut Anderson (Dalam Winarno, 2007 : 93) formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah masalahyang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.
Lindblom (dalam Solichin Abdul Wahab, 1997:16)mendefinisikan formulasi kebijakan publik ( public policy making ) sebagai berikut:

merupakan proses politik yang amat kompleks dan analisis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya dan batas dariproses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti,serangkaian kekuatan yang agak kompleks itu kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik, itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan

Model-model Formulasi Kebijakan

ü Model Elite

Kebijakan sebagai Preferensi Elite
Rakyat dibuat apatis dan miskin informasi sehingga elitlah yang membentuk pendapat umum serta kebijakan mengalir dari elit ke massa melalui administrator-administrator (pejabat pemerintah,birokrat).
Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kecil (elit ) yang mempunyai kekuasaan dan kelompok besar (massa) yang tidak mempunyai kekuasaan. Hanya elit yang menentukan kebijakan sedangkan massa tidak menentukan kebijakan
Kelompok kecil yang memerintah pada umumnya mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang tinggi.
Kebijaksanaan negara tidak memantulkan kebutuhan-kebutuhan rakyat tetapi lebih banyak mengutamakan kepentingan elit, oleh karena itu perubahan terhadap kebijakan lebih banyak dilakukan secara lamban danbertahap (inkremental) daripada bersifat revolusioner.
Untuk mencapai stabilitas dan menghindari terjadinya revolusi, bergeraknya kelompok non-elit ke posisi elitdibuat secara lamban dan harus dikendalikan secarakontinyu karena hal itu dipandang dapat membahayakan kepentingan elit.
Elit secara aktif selalu berusaha agar dapa tmempengaruhi massa yang sifatnya pasif dan apatis.Elit lebih banyak mempengaruhi melalui para administrator dan selanjutnya para administrator yang menjabarkan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat.

ü Model Kelompok

Individu-individu yang memiliki kepentingan yang samamengikat baik secara formal maupun non-formal kedalam kelompok kepentingan yang dapat mengajukandan memaksakan kepentingannya kepada pemerintah.
Interaksi dalam kelompok akan menghasilkankeseimbangan dan keseimbangan adalah yang terbaik.
Mengandaikan kebijakan publik sebagai titikkeseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan itu makatugas atau peranan sistem politik adalah unaukmenengahi konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut.
Kelompok-kelompok kepentingan berusaha untukmempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

ü Model Kelembagaan

Kebijakan dianggap sebagai hasil dari lembaga-lembagapemerintah (parlemen, kepresidenan, kehakiman,pemerintah daerah dan sebagainya) yang meliputiproses-proses perumusan, pelaksanaan dan pemeksaansecara otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintahtersebut.
Pemerintah memberikan legitimasi terhadapkebijaksanaan yang akan ditempuhnya, sedangkanrakyat sebagai penerima kebijakan tersebut.
Pemerintah melaksanakan kebijakannya secarauniversal dan tidak ada seorangpun yang bisamenghindar. Hanya pemerintah yang berhakmemaksakan pelaksanaan kebijakan kepadamasyarakat.

ü Model Proses

Menekankan pada bagaimana tahapan aktivitas yangdilakukan para aktor politik dalam menghasilkankebijakan.
Kebijakan dimaknai sebagai suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan (yangberproses) yang berakhir pada evaluasi kebijakan.
Dalam memformulasikan kebijakan ada standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para formulator kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang hendak dicapai

ü Model Rasionalisme

Bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memperhitungkan rasionalistas costs ang benefitsnya bagi masyarakat melalui cara-cara :
Mengetahui pilihan-pilihan dan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan oleh masyarakat
Menemukan pilihan-pilihan kebijakan yang mungkinuntuk diimplementasikan
Menilai perbandingan perhitungan untung-rugi yangakan diperoleh apabila kebijakan itudiimplementasikan
Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien danekonomis.

ü Model Inkremental

Model formulasi kebijakan publik yang berusahamerevisi formulasi model rasional.
Model formulasi kebijakan yang ³melanjutkan´ atau³memodifikasi´ kebijakan-kebijakan yang tengahberlangsung ataupun kebijakan-kebijakan yang telahlalu.
Biasa disebut dengan model praktis karenapendekatannya yang terlalu sederhana dan praktis
Banyak digunakan oleh negara-negara berkembangkarena pemerintah-pemerintah negara berkembang selalu berhadapan dengan berbagai problem dari keterbatasan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang terus berkembang, keterbatasan dana yangdimiliki.
Asumsi dasar dari model ini adalah bahwa perubahaninkremental (penambahan) adalah proses perubahan kebijakan yang paling aman dan tidak menimbulkan resiko dengan melanjutkan kebijakan sesuai dengan arah tujuan kebijakan lama.
Model ini membatasi pertimbangan-pertimbangankebijakan alternatif dengan kebijakan-kebijakan yangsecara relatif mempunyai tingkat perbedaan yang kecildengan kebijakan yang sudah berlaku.
Kebijakan selalu bersifat serial, fragmentary dan sebagian besar remedial

ü Model Teori Permainan

Kebijakan publik berada dalam kondisi kompetisi yangsempurna, sehingga pengaturan strategi agar kebijakanyang ditawarkan pada pengambil kepeutusan lain dapatditerima, khususnya oleh para penentang.
Pengaturan/pemilihan strategi menjadi hal yang palingutama.
Serasional apapun kebijakan yang diajukan tetapi tidakpandai mengatur strategi, maka sangat dimungkinkankebijakan publik yang baik dan rasional justru tidakbanyak didukung oleh para pengambil keputusan.Sebaliknya apabila ada kebijakan yang tidak terlalu baikuntuk publik, tetapi sang inisiator kebijakan mampumengatur strategi dengan baik, maka akan sangatmungkin kebijakan yang ditawarkan akan banyakmendapat dukungan.

ü Model Pilihan Publik

Kebijakan yag dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakanyang memang berbasis pada public choice ( pilihan public)
Asumsinya dalam negara yang demokratis yangmengedepankan one-men-one-vote, maka siapa yang dapatmenghimpun suara terbanyak dialah yang akan menjadipemegang kekusaan/keputusan.
Kebijakan yang mayoritas merupakan konstruksi teori kontraksosial, sehingga ketika kebijakan akan diputuskan akansangat tergantung pada preferensi publik atas pilihan-pilihanyang ada.
Ketika ada satu pilihan dari banyak pilihan yanmg ditawarkanoleh pemerintah dipilih oleh mayoritas publik/warga negara,maka serta merta pilihan publik itulah yang menjadi kebijakan.

ü Model Sistem

Kebijakan merupakan hasil dari sistem politik
Kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antaralingkungan dengan para pembuat kebijakan dalam suatuproses yang dinamis.
Model ini mengasumsikan bahwa dalam pembuatankebijakan terjadi interaksi yang terbuka dan dinamisantara pembuat kebijakan dengan lingkungannya.Interaksi yang terjadi dalam bentuk keluaran danmasukan ( input dan output ). Keluaran yang dihasilkanoleh organisasi pada akhirnya akan menjadi bagianlingkungan dan seterusnya akan berinteraksi denganorganisasi.
Kebijakan publik dipandang sebagai taggapan darisistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul darilingkungan yang merupakan kondisi atau keadaan yangberada di luar batas-batas sistem politik.
Kekuatan-kekuatan yang timbul dari lingkungan danmempengaruhi sistem politik dipandang sebagaimasukan-masukan (input) bagi sistem politik sedangkanhasil-hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yangmerupakan tanggapan terhadap tuntuta-tuntutan tadidipandang sebagai keluaran (output) dari sistem politik.
Sistem politik adalah sekumpulan struktur dan prosesyang saling berhubungan yang berfungsi secara otoritatif untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat.Keluaran-keluaran (output) dari sistem politik merupakanalokasi-alokasi nilai secara otoritatif dari sistem danalokasi-alokasi ini merupakan kebijakan publik.

ü Model Mixed Scanning

Model formulasi kebijakan hibrida (gabungan unsur-unsur kebaikan yang ada pada model rasional dan inkremental)
Model pengamatan terpadu diajurkan pertama kali oleh AmitaiEtzioni yang merupakan perbaikan dari model inkrementaldan resionalisme sekaligus.
Model ini memberikan jalan bagi pengambilan keputusanyang memperhitungkan baik keputusan yang bersifatpundamental maupun keputusan yang bersifat inkremental.Etzioni mengilustrasikannya dengan dua buah kamera, yaitukamera pertama memiliki sudut lebar yang mampumenjelajahi seluruh permukaan langit, tetapi tidak terlalu rincidan kamera yang kedua yang berfungsi untuk memfokuskanpengamatan pada daerah yang memerlukan pengamatanyang lebih rinci. Dengan demikian, model ini akanmemungkinkan penggunaan model rasionalisme maupuninkremental pada situasi yang berbeda beda.

Tahap-tahap Formulasi Kebijakan

Winarno (2002:80-84) membagi tahapan Formulasikebijakan publik menjadi empat tahap, yaitu: perumusanmasalah, (defining problem), agenda kebijakan,pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkanmasalah dan tahap penetapan kebijakan.

A.Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah
mengidentifikasi problem yang akan dipecahkan,kemudian membuat perumusan yang sejelas- jelasnya terhadap problem tersebut.

B. Agenda Kebijakan

Tidak semua permasalahan akan masuk dalamagenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanyamasalah-masalah tertentu saja yang pada akhirnyaakan masuk dalam agenda kebijakan.

C. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Setelah permasalahan dapat didefinisikan dengan baikdan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah-masalah tersebut dalam agenda kebijakan,maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Di sini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan permasalahan.

Islamy (1984:92) menyebut tahap ini dengan perumusanusulan kebijakan. Dalam hal ini perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Perumusan usulan kebijakan ini terdiri dari kegiatan mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia, dan memilih alternatif yang memuaskan atau paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini,maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan padakompromi dan negosiasi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut (Winarno, 2002:83-84).

D. Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan,maka tahap yang paling akhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Winarno,2002:84).

Aktor dalam Formulasi Kebijakan

Jones (1991:142-149) secara garis besar membagi aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan menjadi dua, yaitu aktor-aktor di dalam pemerintahan dan aktor-aktor di luar pemerintahan. Aktor-aktor dalam pemerintahan dapat diidentifikasikanmenjadi dua yaitu eksekutif dan legislatif , Sedangkan aktor-aktor di luar pemerintahan menurut Jones (1991:146-147) terdiri dari organisasi masyarakat,dan swasta, organisasi nirlaba (non profit ), maupun organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yangmemberikan pelayanan umum.
Winarno (2000:84) membagi aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik menjadi dua, yaitu : pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi. Pemeran serta resmi terdiri dari agen-agen pemerintah(birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif.Sedangkan pemeran serta tidak resmi adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negaraindividu.

Tipe Golongan/Aktor yang terlibat Dalam Formulasi :

Golongan rasionalis

Golongan rasionalis mempunyai ciri dalam melakukanpilihan alternatif kebijakan selalu menempuh metode-metode atau langkah-langkah yang terstruktur, yaitu : mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam jenjang tertentu, mengidentifikasi semua alternatif kebijakan, meramalkan dan memprediksikan akibat-akibat dari setiap alternatif,membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan dan memilih alternatif yangterbaik. Golongan aktor rasionalis ini identik dengan perencana dan analis kebijakan professional dan terlatih.

Golongan teknisi

Golongan teknisi adalah aktor yang dilibatkan karena bidang keahliannya atau spesialisasinya, dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pihak lain. Peran yang dimainkan adalah sebagai seorang spesialis atau ahli yang dibutuhkan tenaganya untuk menangani bidang-bidang tertentu.

Golongan Inkrementalis

Golongan inkrementalis menurut Solichin Abdul Wahab(1997:30) dapat diidentikan dengan para politisi, karena cenderung memiliki sikap kritis namun acap kali tidaksabaran terhadap gaya kerja para perencana danteknisi walaupun sebenarnya mereka sangat tergantung pada mereka.

Kebijakan menurut golongan inkrementalis cenderung dilihat sebagai suatu perubahan yang terjadi sedikit demi sedikit,serta tujuan kebijakan dianggap sebagai konsekuensi dariadanya tuntutan-tuntutan, baik karena didorong kebutuhan untuk melaksanakan sesuatu yang baru atau karenakebutuhan untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah dikembangkan dalam teori. Golongan inkrementalis inidikategorikan sebagai aktor yang mampu melakukan tawar-menawar atau bargaining secara teratur sesuai dengan tuntutan, menguji seberapa jauh intensitas tuntutan tersebut dan menawarkan kompromi.

Golongan Reformis

Golongan reformis merupakan golongan yang berpendirian bahwa keterbatasan informasi dan pengetahuan adalah yang mendikte gerak dan langkah dalam proses pembuatan kebijakan dengan tekanan perhatian pada tindakan sekarang karena urgensi permasalahan yang dihadapi. Pendekatan iniumumnya ditempuh oleh para lobbyist.

Nilai yang Berpengaruh dalam Formulasi Kebijakan

Nilai-nilai politik

yaitu dasar yang dipakai oleh parapembuat keputusan untuk menilai alternatif-alternatif kebijakan berupa kepentingan partai politik beserta kelompoknya (clientele group).

Nilai-nilai organisasi

dipakai para pembuat keputusankhususnya birokrat karena organisasi-organisasimenggunakan banyak imbalan (reward ) dan sanksi dalamusahanya untuk mempengaruhi anggota-anggotanya agar menerima dan bertindak atas dasar nilai-nilai organisasiyang telah dirumuskan. Keputusan individu bisa jugadiarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan semacamkeinginan-keinginan untuk melihat organisasi agar tetapeksis, untuk memperbesar program atau kegiatan,kekuasaan atau hak istimewanya.

Nilai-nilai pribadi

yaitu kriteria keputusan yangdidasarkan usaha untuk melindungi danmengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi ataukedudukan.

Nilai-nilai kebijakan

yaitu tindakan pembuat keputusandengan dasar persepsi mereka tentang kepentinganmasyarakat atau kepercayaan-kepercayaan mengenaiapa yang merupakan kebijakan publik secara moralbenar atau pantas.

Nilai-nilai ideologi

adalah seperangkat nilai dankepercayaan-kepercayaan yang berhubungan secaralogis yang memberikan gambaran dunia yangdisederhanakan dan merupakan pedoman bagi rakyatuntuk melakukan tindakan.

Definisi Manajemen Proyek Pembangunan

Proyek merupakan tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkrit serta harus di selesaikan dalam suatu priode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda sari yang biasanya digunakan. Cirri-ciri proyek meliputi : sasaran yang diarahkan pada perubahan atau pembaharuan, proyek bersifat antar disiplin, ada batasan awal dan batasan akhir pelaksanaan proyek.

Definisi dari manajemen proyek yaitu penerapan ilmu pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu dan keselamatan kerja. Dalam manajemen proyek, perlunya pengelolaan yang baik dan terarah karena suatu proyek memiliki keterbatasan sehingga tujuan akhir dari suatu proyek bisa tercapai. Yang perlu dikelola dalam area manajemen proyek yaitu biaya, mutu, waktu, kesehatan dan keselamatan kerja, sumberdaya, lingkungan, resiko dan sistem informasi.

Tahapan dalam sebuah Proyek

1. Perencanaan

Untuk mencapai tujuan, sebuah proyek perlu suatu perencanaan yang matang. Yaitu dengan meletakkan dasar tujuan dan sasaran dari suatu proyek sekaligus menyiapkan segala program teknis dan administrasi agar dapat diimplementasikan.Tujuannya agar memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan dalam batasan waktu, mutu, biaya dan keselamatan kerja. Perencanaan proyek dilakukan dengan cara studi kelayakan, rekayasa nilai, perencanaan area manajemen proyek (biaya, mutu, waktu, kesehatan dan keselamatan kerja, sumberdaya, lingkungan, resiko dan sistem informasi.

2. Penjadwalan

Merupakan implementasi dari perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya (biaya, tenaga kerja, peralatan, material), durasi dan progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Penjadwalan proyek mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai permasalahannya. Proses monitoring dan updating selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang realistis agar sesuai dengan tujuan proyek. Ada beberapa metode untuk mengelola penjadwalan proyek, yaitu Kurva S (hanumm Curve), Barchart, Penjadwalan Linear (diagram Vektor), Network Planning dan waktu dan durasi kegiatan. Bila terjadi penyimpangan terhadap rencana semula, maka dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi agar proyek tetap berada dijalur yang diinginkan.

3. Pengendalian Proyek

Pengendalian mempengaruhi hasil akhir suatu proyek. Tujuan utama dari utamanya yaitu meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama berlangsungnya proyek. Tujuan dari pengendalian proyek yaitu optimasi kinerja biaya, waktu , mutu dan keselamatan kerja harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian yaitu berupa pengawasan, pemeriksaan, koreksi yang dilakukan selama proses implementasi.

Peran Manajer dalam Proyek

Keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada bagaimana seorang manajer berinovasi dan mengambil keputusan dengan tepat.Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek handal adalah kemampuan dalam melakukan manajemen ruang lingkup proyek. Dalam hal ini, seorang manajer proyek harus mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proyek adalah aktivitas yang berhubungan dengan proyek dan aktivitas tersebut telah memenuhi kebutuhan proyek. Dengan kata lain, manajemen ruang lingkup proyek memiliki fungsi untuk mendefinisikan serta mengendalikan aktivitas-aktivitas apa yang bisa dilakukan dan aktivitas-aktivitas apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam menyelesaikan suatu proyek.

Terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan seorang manajer proyek dalam melakukan manajemen ruang lingkup proyek, yaitu :

1. Perencanaan ruang lingkup proyek.

Pada tahap ini, manajer proyek akan mendokumentasikan bagaimana ruang lingkup proyek akan didefinisikan, diverifikasi, dikontrol dan menentukan bagaimana WBS akan dibuat serta merencanakan bagaimana mengendalikan perubahan akan ruang lingkup proyek.

2. Mendefinisikan ruang lingkup proyek.

Pada tahap ini, ruang lingkup proyek akan didefinisikan secara terperinci sebagai landasan untuk pengambilan keputusan proyek dimasa depan.

3. Membuat Work Breakdown Structure.

WBS merupakan pembagian deliverables proyek berdasarkan kelompok kerja. WBS dibutuhkan karena pada umumnya dalam sebuah proyek biasanya melibatkan banyak orang dan deliverables, sehingga sangat penting untuk mengorganisasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih terperinci lagi.

4. Melakukan verifikasi ruang lingkup proyek.

Tahap ini merupakan tahap dimana final project scope statement diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi.

5. Melakukan kontrol terhadap ruang lingkup proyek.

Dalam pelaksanaan proyek, tidak jarang ruang lingkup proyek mengalami perubahan. Untuk itu, perlu dilakukannya kontrol terhadap perubahan ruang lingkup proyek. Perubahan yang tidak terkendali, akan mengakibatkan meluasnya ruang lingkup proyek.

Manajemen waktu proyek juga merupakan salah satu kompetensi yang harus dimilikioleh seorang manajer proyek. Manajemen waktu proyek dibutuhkan manajer proyek untuk memantau dan mengendalikan waktu yang dihabiskan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Dengan menerapkan manajemen waktu proyek, seorang manajer proyek dapat mengontrol jumlah waktu yang dibutuhkan oleh tim proyek untuk membangun deliverables proyek sehingga memperbesar kemungkinan sebuah proyek dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Terdapat beberapa proses yang perlu dilakukankan seorang manajer proyek dalam mengendalikan waktu proyek yaitu :

1. Mendefinisikan aktivitas proyek.

Merupakan sebuah proses untuk mendefinisikan setiap aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek.

2. Urutan aktivitas proyek.

Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara tiap-tiap aktivitas proyek.

3. Estimasi aktivitas sumber daya proyek.

Estimasi aktivitas sumber daya proyek bertujuan untuk melakukan estimasi terhadap penggunaan sumber daya proyek.

4. Estimasi durasi kegiatan proyek.

Proses ini diperlukan untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek.

5. Membuat jadwal proyek.

Setelah seluruh aktivitas, waktu dan sumber daya proyek terdefinisi dengan jelas, maka seorang manager proyek akan membuat jadwal proyek. Jadwal proyek ini nantinya dapat digunakan untu menggambarkan secara rinci mengenai seluruh aktivitas proyek dari awal pengerjaan proyek hingga proyek diselesaikan.

6. Mengontrol dan mengendalikan jadwal proyek.

Saat kegiatan proyek mulai berjalan, maka pengendalian dan pengontrolan jadwal proyek perlu dilakukan. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan proyek berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Sudiri, haryono. 2002. Pengantar Study Administrasi Pembangunan. Jakarta : Bumi Aksara.

Gatot, Antonius. 2009. Perencanaan Proyek Berbasis Risiko Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Aset Di PDAM Kotamadya Malang, (online), (http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-17044-Paper-pdf.pdf , diakses 07 mei 2012)

http://aguswibisono.com/2010/manajemen-proyek/

http://www.scribd.com/doc/36045930/Manajemen-Proyek-Pembangunan

http://manajemenproyek.net/manajemen-ruang-lingkup-proyek.html

http://manajemenproyek.net/manajemen-waktu-proyek.html

https://erizanugrahvianti.wordpress.com/2013/05/27/perencanaan-dan-formulasi-kebijakan-serta-manajemen-proyek-pembangunan/